Indonesia Jadi Pasar Obat Palsu
Saiful Rizal | Kamis, 19 April 2012 - 16:00:02 WIB
: 530
(SH/Edy Wahyudi)
Obat generik bermerek membuat masyarakat celaka.
JAKARTA - Sekitar 80
persen bahan baku pembuatan obat Indonesia masih tergantung pasokan
dari luar negeri. Kondisi itu pada akhirnya membuat harga obat
menjadi mahal.
Selama harga obat masih tinggi, sedangkan penghasilan
masyarakat masih rendah, maka keberadaan obat palsu masih sulit
ditekan. Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kepada SH di Jakarta, Senin
(16/4).
"Masyarakat di kalangan bawah
jelas kesulitan membeli obat-obat paten karena harganya yang tinggi.
Padahal masyarakat membutuhkan obat-obat tersebut. Akhirnya,
permintaan obat murah menjadi tinggi. Hal itulah yang dimanfaatkan
sekelompok orang untuk meraup keuntungan dari ketidakpahaman
masyarakat untuk membedakan antara obat asli dan palsu,"
katanya.
Ia menyatakan masih tingginya impor
bahan baku obat-obatan di Indonesia lebih karena terkait urusan hak
paten dari suatu obat yang akan diproduksi di Indonesia. Distributor
farmasi global melihat Indonesia sebagai pangsa pasar yang
menjanjikan karena populasi penduduk yang tinggi.
Guna menekan angka peredaran obat palsu
adalah dengan membuat harga obat menjadi lebih murah. Namun, dia
tidak setuju bila upaya menekan harga obat dengan cara menerbitkan
peraturan yang membatasi selisih harga obat yang mencapai tiga kali
lipat dari harga obat generik.
“Cara itu pernah diterapkan
pemerintah, namun sayangnya hal itu dirasakan tidak berjalan efektif.
Penyebabnya, pemerintah harus siap memberikan subsidi bila suatu saat
terjadi kenaikan harga bahan baku obat yang diimpor tersebut,”
katanya. Dia menambahkan, harga obat di Indonesia memang lebih mahal
bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti
Malaysia dan Filipina.
Ketua Yayasan
Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajakarta
kepada SH, Senin, mengatakan maraknya peredaran obat palsu jelas
sudah salah jalur. Kondisi itu karena kesalahan badan pengawasan obat
dan makanan atau BPOM.
Marius yang telah lama berkecimpung
dalam advokasi konsumen, 16 tahun di YLKI dan YPKKI sejak 1998
tersebut mengaku telah berulang kali menyampaikan kepada BPOM. Namun
badan pemerintah tersebut selalu mengatakan alasan yang sama, yakni
kekurangan dana dan orang. Padahal, menurutnya, kalau BPOM
benar-benar serius memperjuangkan kepentingan rakyat, mestinya hal
itu bisa dianggarkan dan diperjuangkan di DPR.
“Dari dulu begitu-begitu saja, razia
juga cuma nostalgia, toko-toko yang jual obat keras banyak, sejak 27
tahun kejadiannya selalu begitu,” kata Marius.
Ia menjelaskan orang
awam tidak akan bisa membedakan, tetapi yang sudah pengalaman bisa
tahu, panjang ampulnya beda, yang asli lebih pendek. Itu pun harus
ada pembanding. Perbedaan lainnya, yang palsu kalau dikocok akan
berbusa. Rata-rata pemalsu menggunakan scanner atau sablon.
Mereka
membeli obat asli lalu merendam dengan air agar labelnya mengelupas
lalu dikeringkan dan dipindai. Ada juga obat-obat yang telah
kedaluwarsa “dibatik”, yakni dihapus tanggal kedaluwarsa asli
dengan lotion antinyamuk, lalu distempel dengan harga baru.
Para pemalsu biasanya juga tidak berani
mengambil risiko. Meski mampu membuat yang sama persis, mereka
biasanya hanya menjadikannya mirip. Hal ini dilakukan agar jika
tertangkap dan kena hukuman, hukumannya akan lebih ringan.
Diskriminasi Harga
Menurutnya, timbulnya obat palsu juga
karena bisnis obat sangat menggiurkan. Di Indonesia, dalam penjualan
ada tiga jenis obat, yakni golongan generik, generik bermerek, dan
obat paten.
Padahal di luar negeri hanya obat generik dan paten saja.
Dari obat generik tersebut, produsen meraup 40 persen dengan
pembagian sekitar 20-25 persen produsen dan 15 persen distributor.
Namun kebiasaan di Indonesia, distributor sebenarnya anak perusahaan
dari produsen hanya berbeda nama perusahaan.
Obat paten tidak dapat diintervensi
selama 15-20 tahun. Hal itu bisa dimaklumi lantaran pembuatannya
menggunakan riset. Jenis obat paten yang beredar di Indonesia hanya
sekitar 7-8 persen, biasanya obat kanker, flu burung, dan HIV/AIDS.
Sementara obat generik hanya sekitar 15-20 persen. Yang terbanyak
atau sekitar 70 persennya adalah obat generik bermerek.
Dia melihat di sinilah ketidakadilan
pemerintah. Sembako seperti beras harga pokoknya bisa diatur, padahal
kalau tidak makan nasi orang bisa makan jagung atau roti. “Kalau
obat? Harus dibeli, tidak ada substitusi, tapi harganya dilepas
bebas. Pemerintah memberlakukan diskriminasi harga.
Kalau pemerintah
membeli obat generik bermerek, ada Surat Keputusan Menteri Kesehatan
yang menyatakan harganya maksimal tiga kali lipat, tetapi kenapa
kalau masyarakat yang membeli harganya dilepas bebas?” ujarnya.
(Natalia Santi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar