obat di patenkan agar mahal

Database Oposisi Paten Lawan Mahalnya Harga Obat-obatan

Tribunnews.com - Rabu, 3 Oktober 2012 15:31 WIB

Share

 Text  +  –

IST

ILUSTRASI

TRIBUNNEWS.COM - MSF (Médecins Sans Frontières/Dokter Lintas Batas) , Rabu (3/10/2012), meluncurkan sebuah database online, “Database Oposisi Paten”, bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemerhati hak pasien di negara-negara berkembang guna menentang upaya patenisasi asal-asalan oleh perusahaan obat-obatan. Demikian rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com.
 Database Oposisi Paten ini diluncurkan guna membantu negara-negara berkembang yang kini berjuang menghadapi semakin tingginya harga obat-obatan akibat paten yang memblokir produksi obat-obatan generik.

“Perusahaan obat-obatan secara rutin mendaftarkan obat-obatan mereka untuk dipatenkan, dan secara berkala mendapatkan hak monopoli walaupun obat-obatan mereka sebenarnya tidak pantas menerima (hak) paten dan monopoli,” tutur Michelle Childs, Direktur Advokasi Kebijakan untuk Access Campaign MSF.
 “Sudah menjadi mitos bahwa setiap permohonan paten bagi obat-obatan yang didaftarkan benar-benar manjur. Namun jika dikaji lebih teliti, setiap upaya permohonan dan pendaftaran paten berkemungkinan gagal lolos tes legal yang harus dilaluinya. Ide dibalik peluncuran Database Oposisi Paten ini adalah untuk membantu berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemerhati hak pasien agar dapat terlibat aktif dalam mengawasi dan menghentikan upaya patenisasi asal-asalan yang mengakibatkan terblokirnya akses masyrakat terhadap obat-obatan murah.”

Database Oposisi Paten — sebuah tantangan hukum guna mencegah atau menggagalkan pemberian paten asal-asalan bagi obat-obatan  — diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Internasional sebagai upaya mengontrol dan mengimbangi upaya patenisasi perusahaan farmasi. Di negara-negara seperti Thailand, Brazil atau India, oposisi paten telah terbukti berhasil mencegah upaya monopoli paten asal-asalan sehingga mendukung berkembangnya produksi obat-obatan generik yang membawa kompetisi harga sehingga harga obat-obatan menjadi murah.

"Akibat tingginya jumlah lamaran paten, pihak penguji obat-obatan sering melewatkan informasi penting sehingga dengan gampang memberikan persetujuan paten," Vikas Ahuja, Presiden Jejaring (HIV) Positif Delhi menambahkan. "Dengan hanya menggabungkan dua atau tiga pil yang berbeda menjadi satu, atau beberapa praktek industri farmasi lainnya bukanlah hal yang pantas dianggap cukup inovatif untuk diberikan paten monopoli selama 20 tahun. Melalui upaya Oposisi Paten, kita bisa mengangkat informasi penting seperti ini dan mengurangi jumlah kasus pemberian paten asal-asalan."

MSF juga mengandalkan obat-obatan terjangkau untuk kegiatan pelayanan medis dan kesehatannya di lebih dari 60 negara; dan menggunakan lebih dari 80 persen obat-obatan generik untuk penanganan HIV di negara-negara berkembang. Database Oposisi Paten ini dapat diakses melalui patentoppositions.org

“Keberhasilan gerakan oposisi paten oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil di India telah memampukan kita menjangkau obat-obatan generik penting penanganan HIV seperti lopinavir/ritonavir”, jelas Dr Esther C Casas, pakar HIV-TBC MSF.

Contoh-contoh keberhasilan gerakan oposisi paten telah dibuktikan oleh organisasi masyarakat sipil India yang menantang patenisasi GlaxoSmithKline di India untuk obat kombinasi dosis tetap zidovudine/lamivudine, dengan alasan bahwa obat ini bukan merupakan sebuah hasil 'inovasi terbaru', namun kombinasi dua obat lama semata. Obat kombinasi ini kini tersedia secara luas di pasaran dan lazim digunakan sebagai obat penanganan HIV di negara-negara berkembang. Upaya oposisi paten juga dilakukan oleh Asosiasi Bantuan Pasien Kanker yang menolak proses patenisasi sebuah  obat lama Novartis, imatinib, dengan landasan bahwa obat “baru” Novartis hanya merupakan bentuk serupa dari obat lama. Langkah ini masih menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung India, namun telah membuka ruang kompetisi obat generik untuk penanganan myeloid leukaemia akut serta telah berhasil menurunkan harganya sekitar 92 perssen lebih  murah, dari sekitar Rp. 21 juta per orang per bulan menjadi hanya Rp.1,6 juta per bulan.

“Patenisasi asal-asalan ini tidak hanya menghambat penurunan harga obat-obatan dan kompetisi generik, namun juga menghalangi upaya inovasi medis yang sebenarnya,” tutur Michelle Childs. “Dengan hanya sedikit obat baru yang benar-benar inovatif, perusahaan-perusahaan farmasi sangat getol mencegah persaingan generik dengan mencoba mendapatkan lebih banyak paten dari upaya penggabungan molekul tua atau menggunakan proses-proses yang sama sekali tidak baru.”

Database Oposisi Paten ini diharapkan bisa memandu berbagai organisasi masyarakat sipil melalui berbagai proses pengawasan serta mencegah patenisasi terhadap obat-obatan tanpa justifikasi. Database Oposisi Paten ini juga akan memungkinkan berbagai organisasi untuk membentuk aliansi serta berbagi pengetahuan dan informasi teknis, karena sering kali proses patenisasi yang sama ditantang di berbagai negara yang berbeda. Database ini berisi lebih dari 45 isu oposisi paten terhadap berbagai obat-obatan kunci, serta merangkum lebih dari 200 dokumen pendukung yang dapat membantu membangun kajian dan upaya oposisi paten di masa depan. Sumber daya online ini akan berkembang seiring dengan makin bertambahnya data.

Peluncuran database ini menandai peringatan 10 tahun keberhasilan upaya oposisi paten yang dilakukan di Thailand oleh sekelompok aktivitis pemerhati pasien - Thailand’s AIDS Access Foundation – dimana mereka sukses membatalkan pemberian hak paten oleh pengadilan Thailand bagi obat HIV, didanosine.

“Saat itu, kami tidak memiliki banyak pilihan. Kami hanya mencoba menentang pemberian paten karena paten akan membuat kami dan masyarakat negara-negara berkembang menjadi tidak mampu menjangkau obat-obatan anti-retroviral yang saat itu masih jarang dan sangat mahal. Nyawa kami benar-benar dipertaruhkan saat itu”, jelas Nimit Tien U-dom, Direktur AIDS Access Foundation,  saat melakukan aksi protes di Bangkok untuk memperingati 10 tahun keberhasilan pembatalan paten didanosine.

Beli Obatnya bukan Mereknya ya??

Beli Obatnya bukan Mereknya

Eni Kartinah - Media Indonesia 13 Juni 2012

Suatu kali Riyanti merasa heran. Ketika menderita sakit yang sama, ia diresepkan antibiotik dengan harga jauh lebih murah daripada yang pernah ia beli. “Selisihnya jauh. Resep dari dokter terdahulu Rp85 ribu, sedangkan resep dari dokter yang baru Rp5.000 saja,” ujar ibu satu anak itu. Setelah mendapat penjelasan dokter, pahamlah Riyanti. Obat yang lebih murah itu obat generik. Menurut dokter tersebut, kandungannya sama persis dengan obat yang dibelinya terdahulu. Hanya, harganya lebih murah. Soal khasiat, sama saja. Buktinya, ia sembuh dengan obat murah tersebut. Riyanti mengambil pelajaran dari pengalamannya. Ia menyimpulkan tidak semua dokter berpihak pada kepentingan pasien. Terbukti, ada dokter yang meresepkan obat berharga mahal meski tersedia pilihan obat yang lebih murah. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta, kondisi itu tidak lepas dari sistem pembiayaan kesehatan di Tanah Air yang harus dibayar sendiri oleh pasien saat berobat (out of pocket). “Jadi, berapa pun harga yang disebut, pasien harus membayar,” ujar Marius yang juga seorang dokter.  Karena itulah, menurut Marius, pasien perlu bersikap kritis dan menyadari hak-haknya agar tidak terlalu dirugikan. Terlebih untuk urusan obat-obatan. Ketika disodori resep obat, pasien sebaiknya tahu bahwa ada beberapa pilihan jenis obat. “Ada tiga jenis obat yang beredar di Indonesia, yakni obat paten, obat generik berlogo, dan obat generik bermerek (lihat grafis),“ jelas Marius. Obat paten kebanyakan digunakan dalam pengobatan kanker, AIDS, dan flu burung. Jumlahnya tidak banyak, hanya 7%-8% dari obat-obatan yang beredar di Indonesia. Selebihnya ialah obat generik alias tiruan dari obat paten yang sudah habis masa patennya. Obat generik terbagi dua, yakni generik berlogo dan bermerek. Sebagai contoh, obat generik parasetamol dipasarkan oleh perusahaan farmasi XYZ dengan merek XYZtamol. Keduanya mengandung zat obat yang sama, karenanya khasiatnya pun setara. Namun, harganya jauh berbeda. “Harga obat generik bermerek 30-40 kali lipat lebih mahal daripada generik berlogo. Bahkan ada yang sampai 200 kali lipat,“ ujar Marius. Yang memprihatinkan, lanjut Marius, banyak oknum dokter yang lebih suka meresepkan obat generik bermerek daripada generik berlogo. “Karena, oknum dokter itu mengincar komisi dari perusahaan farmasi produsen obat bermerek itu,“ jelas Marius. Yang lebih parah, dengan memanfaatkan ketidaktahuan pasien, ada oknum dokter yang menyebut-nyebut obat generik bermerek sebagai obat paten. Harga mahal pun jadi terkesan wajar. “Karena itu, pasien harus lebih berdaya. Ingat, beli obatnya, bukan mereknya.“ Batasi harga Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo juga mengakui adanya oknum dokter yang berbuat demikian. Pihaknya terus mengimbau para dokter untuk lebih mengutamakan obat generik berlogo. Namun, itu bukan upaya mudah. Di puskesmas dan rumah sakit pemerintah, lanjut Prijo, penggunaan obat generik berlogo diwajibkan oleh aturan pemerintah. Namun, di RS swasta masih dibebaskan. “Itulah sebabnya peresepan obat bermerek kerap terjadi di RS swasta.“ Solusi yang bisa dilakukan, lanjutnya, pemerintah membatasi harga obat generik bermerek maksimal tiga kali harga obat generik berlogo. Di luar negeri, harga obat generik bermerek hanya 1,2-2 kali harga obat generik berlogo. Usulan yang sama juga dikemukakan Marius. “Kalau harganya dibatasi, tidak bebas seperti sekarang. Dokter juga akan gengsi meresepkan obat bermerek karena komisinya kecil,“ jelas Marius. Di lain pihak, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang menjelaskan harga obat generik bermerek memang diserahkan ke pasar. Meski demikian, pihaknya terus berusaha agar harganya bisa terkendali. “Telah terjalin kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan Gabungan Pengusaha Farmasi bahwa harga branded generic (obat generik bermerek) paling mahal tidak boleh melebihi tiga kali lipat obat generik (berlogo),“ jelas Linda. (Tlc/H-1)

Kenapa Harga Obat Mahal

inilah Jawaban Kenapa Harga Obat Mahal…

REP | 01 April 2012 | 15:19 Dibaca: 644   Komentar: 4   Nihil

Sekedar berbagi pengalaman ketika saya menjadi Medical Representativ di sebuah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia.
Bagi yang belum familiar dengan istilah Medical Representativ, anda bisa dengan mudah menemukan mereka di rumah sakit, berpakaian rapi, membawa tas, dan kemudian seringkali terlihat bergerombol mengerubuti dokter kemudian meminta tanda tangannya.
Medical Representative juga dikenal dengan sebutan detailer,atau parah parahnya dipanggil tukang obat.
Tugas mereka memang menjual obat secara tidak langsung, mereka memberikan info seputar obat yang mereka promosikan kepada dokter agar dokter mau menulis resep dengan obat yang detailer itu miliki.
Saya tak ingin berpanjang lebar menjelaskan pekerjaan MR atau detailer itu, tapi saya ingin menuliskan apa yang sebelum menjadi Medical Represantive adalah sebuah pertanyaan.
Pertanyaannya adalah, kenapa harga obat bisa begitu mahal?,kenapa obat yang berkomposisi sama dengan obat generik harganya bisa sangat jauh perbedaannya?… Nah, setelah menjadi MR lah saya tahu jawabannya.
Jadi begini, saya ambil contoh harga obat generik dengan kandungan x harganya Rp100, sedang harga obat bermerk atau paten dengan kandungan sama~sama x harganya bisa mencapai Rp.10.000,apa yang menyebabkan begitu beda selisihnya.
Perlu diketahui,obat obatan ethical atau lebih umum dikenal yang diberikan dokter berdasar resep, tidak boleh dipromosikan secara umum, misal dengan penayangan iklan di media massa, yang bisa dilakukan adalah dengan cara memberikan edukasi tentang profil obat kepada dokter oleh medical representave.
karena tidak boleh mengiklankan diri, maka alokasi biaya promosi obat tersebut diperuntukkan untuk dokter. sayangnya biaya promosi yang dikeluarkan terlalu besar jika dibandingkan dengan harga bahan dasar obat tersebut. sebagai perbandingan, jika suatu obat misal harganya Rp.100, maka rincian kenapa muncul nominal Rp.100 adalah Rp.45 untuk biaya promosi, Rp.35 biaya pegawai Rp. 15 keuntungan ,sedang biaya untuk membeli bahan obat tersebut hanya Rp.5 !, jadi bisa dibayangkan bahwa sebenarnya obat obatan yang beredar bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. asal biaya tetek bengek buat dokter penulis resep atau apotek rumah sakit tidak terlampau besar.
Obat generik sendiri tidak menyediakan alokasi untuk biaya promosi sebesar obat bermerk, itulah sebabnya kenapa obat bermerk jauh lebih mahal dibandingkan dengan obat generik.
Sebenarnya secara peraturan POM, pemberian dari perusahaan farmasi baik berupa barang ataupun uang,yang tidak ada kaitannya dengan hal hal medis tidak dibenarkan. tapi namanya juga bisnis, apapun dilakukan agar dagangannya laku.
Satu hal lagi, obat generik dan obat bermerk atau paten jika kandungannya sama, secara farmakologi khasiatnya tidak berbeda. Misal Obat Generik dengan kandungan amoxicillin ,dan obat bermerk X *kandungan amoxicillin , sebenarnya sama saja. yang membedakan hanya harganya.
Jadi saran saya kenapa harus beli yang mahal,kalau yang murahpun sama?,kenapa harus beli yang Paten atau bermerk,kalau generikpun sama khasiatnya.

obat mahal belum tentu baik

Obat murah sering tidak diyakini manjur oleh pasien dan dokter

Masyarakat masih mengeluhkan biaya pengobatan yang mahal karena harga obat-obatan dinilai tidak terjangkau. Walau begitu, mahalnya obat-obatan tersebut belum tentu sebanding dengan manjurnya obat tersebut dalam menyembuhkan. Obat murah sering tidak diyakini manjur oleh pasien dan dokter, sementara obat yang harga satuannya tampak mahal belum tentu dalam jangka panjang. Akibatnya, banyak pemborosan terjadi, baik karena penggunaan obat murah tapi kurang efektif maupun obat mahal yang tidak tepat. Karena itu, kata dia, diperlukan lebih banyak riset lagi terkait dengan keefektifan obat-obatan.

Lebih lanjut Hasbullah menyampaikan, obat menjadi mahal karena masyarakat saat ini masih merogoh kocek dari kantongnya sendiri, belum memanfaatkan asuransi sosial dan jaminan kesehatan. Biaya kesehatan, lanjutnya, akan semakin mahal dari tahun ke tahun. Hal tersebut terkait tiga hal, yaitu banyaknya jumlah penduduk tua, biaya pengobatan yang mahal, dan standar hidup yang naik.

Obat murah masih tergantung dari dokter sebagai pemberi resep

Peran dokter dalam memasyarakatkan penggunaan obat murah sangat penting. Penggunaan obat murah tergantung dari dokter sebagai pemberi resep. Selain itu, dibutuhkan sistem kesehatan yang mengikat semua pemangku kepentingan. Ada dua jenis obat, yakni obat originator dan obat generik. Obat generik itu ada yang kemudian dijual dengan merek dagang atau dikenal generik bermerek. Harga bervariasi mulai dari satu kali hingga puluhan kali harga obat generik tanpa merek. Pasar obat generik sebetulnya sangat besar. Ironisnya, cakupan pengguna obat generik masih terbatas.

- Pengobatan rasional

penggunaan obat murah, terkait dengan pengobatan rasional, yakni dokter meresepkan sesuai kebutuhan, dosis tepat, waktu minum tepat, dan pemilihan obat yang harganya menguntungkan masyarakat. Prinsip terakhir itu yang belum sepenuhnya diikuti sehingga obat generik tidak laku. Akibat penggunaan obat berharga mahal, pengobatan berpotensi memiskinkan masyarakat dan juga membuat pandangan bahwa semua obat mahal.

- Perlu sistem yang baik

Dokter tidak ingin memberatkan pasien. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga telah diatur kendali mutu dan biaya. Namun, tidak cukup mengandalkan niat baik dokter, yang dibutuhkan ialah sistem menyeluruh sehingga semua dokter tergiring ke arah yang diinginkan. Ke depan dibutuhkan audit medik yang dapat diwujudkan jika ada kolaborasi dengan pemerintah.

Penggunaan obat murah terkait pengobatan rasional

Dokter meresepkan penggunaan obat murah terkait pengobatan rasional untuk sesuai kebutuhan, dosis tepat, waktu minum tepat dan pemilihan obat yang harganya menguntungkan masyarakat. Prinsip terakhir itu yang belum sepenuhnya diikuti sehingga obat generik tidak laku. Di sisi lain produsen obat gencar berpromosi dan memberi insentif agar obatnya laku. Obat generik itu ada yang kemudian dijual dengan merek dagang atau dikenal generik bermerek. Harga bervariasi mulai dari satu kali hingga puluhan kali obat generik tanpa merek. Kadang, merek dagang dihargai berlebihan. Pasar obat generik sebetulnya sangat besar. Ironisnya, cakupan pengguna obat generik masih terbatas. Akibatnya, pengobatan berpotensi memiskinkan masyarakat, dan juga membuat imej bahwa semua obat mahal. Selain itu, kontrol terhadap harga obat dapat dilakukan dengan penentuan batas harga bawah dan atas.

Minggu, 07 Oktober 2012 | 17:11 WIB

Obat Bermerek Mahal Karena Promosi

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Linda Maura Sitanggang, mengatakan obat bermerek harganya lebih mahal karena promosi. Ia menuturkan, sebenarnya obat bermerek merupakan obat generik juga. “Obat bermerek itu merupakan generik yang mempunyai merek dagang,” kata Linda ketika dihubungi Ahad, 7 Oktober 2012.

Linda menuturkan obat yang dimaksud generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Ada dua jenis generik, kata ia, obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya.

Menurut Linda, obat generik merek dagang mahal karena membutuhkan kemasan berbagai warna dan biaya iklan yang lebih gencar. “Inilah yang membuat obat bermerek lebih mahal,” ucap Linda. Ia menjelaskan sebenarnya khasiat obat bermerek dagang dan generik biasa sama saja.

Linda berharap dengan diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang akan dicanangkan Januari 2014 nanti, harga yang bermerek dan yang biasa tidak jauh beda. “Karena penggunaanya akan meningkat dan nilai pembiayaan ditanggung jaminan kesehatan,” ucap Linda.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Linda menjelaskan, sebanyak 80 persen obat yang beredar berjenis generik, baik bermerek ataupun yang hanya melogokan zat aktif. Sedangkan obat generik zat aktif sendiri jenisnya hanya 10 persen dari yang ada, namun jika dilihat dari volume produksinya berkisar 40 persen di antara yang beredar.

SUNDARI

Indonesia Jadi Pasar Obat Palsu

Indonesia Jadi Pasar Obat Palsu

Saiful Rizal | Kamis, 19 April 2012 - 16:00:02 WIB

: 530

(SH/Edy Wahyudi)

Obat generik bermerek membuat masyarakat celaka.

 

JAKARTA - Sekitar 80 persen bahan baku pembuatan obat Indonesia masih tergantung pasokan dari luar negeri. Kondisi itu pada akhirnya membuat harga obat menjadi mahal.

 

Selama harga obat masih tinggi, sedangkan penghasilan masyarakat masih rendah, maka keberadaan obat palsu masih sulit ditekan. Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kepada SH di Jakarta, Senin (16/4).

"Masyarakat di kalangan bawah jelas kesulitan membeli obat-obat paten karena harganya yang tinggi. Padahal masyarakat membutuhkan obat-obat tersebut. Akhirnya, permintaan obat murah menjadi tinggi. Hal itulah yang dimanfaatkan sekelompok orang untuk meraup keuntungan dari ketidakpahaman masyarakat untuk membedakan antara obat asli dan palsu," katanya.

Ia menyatakan masih tingginya impor bahan baku obat-obatan di Indonesia lebih karena terkait urusan hak paten dari suatu obat yang akan diproduksi di Indonesia. Distributor farmasi global melihat Indonesia sebagai pangsa pasar yang menjanjikan karena populasi penduduk yang tinggi.

Guna menekan angka peredaran obat palsu adalah dengan membuat harga obat menjadi lebih murah. Namun, dia tidak setuju bila upaya menekan harga obat dengan cara menerbitkan peraturan yang membatasi selisih harga obat yang mencapai tiga kali lipat dari harga obat generik.

“Cara itu pernah diterapkan pemerintah, namun sayangnya hal itu dirasakan tidak berjalan efektif. Penyebabnya, pemerintah harus siap memberikan subsidi bila suatu saat terjadi kenaikan harga bahan baku obat yang diimpor tersebut,” katanya. Dia menambahkan, harga obat di Indonesia memang lebih mahal bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Filipina.

Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajakarta kepada SH, Senin, mengatakan maraknya peredaran obat palsu jelas sudah salah jalur. Kondisi itu karena kesalahan badan pengawasan obat dan makanan atau BPOM.

Marius yang telah lama berkecimpung dalam advokasi konsumen, 16 tahun di YLKI dan YPKKI sejak 1998 tersebut mengaku telah berulang kali menyampaikan kepada BPOM. Namun badan pemerintah tersebut selalu mengatakan alasan yang sama, yakni kekurangan dana dan orang. Padahal, menurutnya, kalau BPOM benar-benar serius memperjuangkan kepentingan rakyat, mestinya hal itu bisa dianggarkan dan diperjuangkan di DPR.

“Dari dulu begitu-begitu saja, razia juga cuma nostalgia, toko-toko yang jual obat keras banyak, sejak 27 tahun kejadiannya selalu begitu,” kata Marius.

Ia menjelaskan orang awam tidak akan bisa membedakan, tetapi yang sudah pengalaman bisa tahu, panjang ampulnya beda, yang asli lebih pendek. Itu pun harus ada pembanding. Perbedaan lainnya, yang palsu kalau dikocok akan berbusa. Rata-rata pemalsu menggunakan scanner atau sablon.

Mereka membeli obat asli lalu merendam dengan air agar labelnya mengelupas lalu dikeringkan dan dipindai. Ada juga obat-obat yang telah kedaluwarsa “dibatik”, yakni dihapus tanggal kedaluwarsa asli dengan lotion antinyamuk, lalu distempel dengan harga baru.

Para pemalsu biasanya juga tidak berani mengambil risiko. Meski mampu membuat yang sama persis, mereka biasanya hanya menjadikannya mirip. Hal ini dilakukan agar jika tertangkap dan kena hukuman, hukumannya akan lebih ringan.

Diskriminasi Harga

Menurutnya, timbulnya obat palsu juga karena bisnis obat sangat menggiurkan. Di Indonesia, dalam penjualan ada tiga jenis obat, yakni golongan generik, generik bermerek, dan obat paten.

Padahal di luar negeri hanya obat generik dan paten saja. Dari obat generik tersebut, produsen meraup 40 persen dengan pembagian sekitar 20-25 persen produsen dan 15 persen distributor. Namun kebiasaan di Indonesia, distributor sebenarnya anak perusahaan dari produsen hanya berbeda nama perusahaan.

Obat paten tidak dapat diintervensi selama 15-20 tahun. Hal itu bisa dimaklumi lantaran pembuatannya menggunakan riset. Jenis obat paten yang beredar di Indonesia hanya sekitar 7-8 persen, biasanya obat kanker, flu burung, dan HIV/AIDS. Sementara obat generik hanya sekitar 15-20 persen. Yang terbanyak atau sekitar 70 persennya adalah obat generik bermerek.

Dia melihat di sinilah ketidakadilan pemerintah. Sembako seperti beras harga pokoknya bisa diatur, padahal kalau tidak makan nasi orang bisa makan jagung atau roti. “Kalau obat? Harus dibeli, tidak ada substitusi, tapi harganya dilepas bebas. Pemerintah memberlakukan diskriminasi harga.

Kalau pemerintah membeli obat generik bermerek, ada Surat Keputusan Menteri Kesehatan yang menyatakan harganya maksimal tiga kali lipat, tetapi kenapa kalau masyarakat yang membeli harganya dilepas bebas?” ujarnya. (Natalia Santi)

Kalau ada yang murah, mengapa harus bayar lebih mahal?

Selasa, 31 Juli 2012 22:33 WIB

Oleh Nurul Fahmy

Top Stories

• Mengurai Fakta, Menghadang Tabu
• 16 orang meninggal akibat AIDS di Jambi selama 2012
• Mengkudu dan Mangga mengadung peningkat kekebalan tubuh
• Mau berhenti merokok, akan diberi piagam dan uang
• Cuci tangan kurangi 47 persen penyebaran kuman

Gaya Hidup

Mengurai Fakta, Menghadang Tabu

Jambi memang belum masuk dalam daftar wilayah endemis HIV/AIDS di Indonesia. Namun dari tahun ke tahun jumlah ...

• Ahli: Imunisasi pada orang ...
• Investasi nutrisi cegah ...

Edukasi

Jika tidak dia, mengapa bukan kita...

Infeksi Menular Seksual (IMS) HIV/AIDS telah menjadi momok yang menakutkan. Terlebih mungkin bagi sebagian masyarakat ...

• Mendikbud : Tidak ada pungutan ...
• Mendikbud larang tes baca, ...

Lingkungan

Penyempitan hutan ancam populasi gajah Sumatera

Populasi gajah Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi, terancam punah akibat penyempitan kawasan hutan di daerah itu, ...

• BKSDA Jambi buru beruang ...
• Menhut himbau warga hentikan ...

• Home
• Jambi EMAS
• Nasional
• Regional
• Pariwisata/ Budaya
• Edukasi
• Bi

MAHALNYA SEBUAH KESEHATAN

Rabu, 05 September 2012 - 19:28:57 WIB
Harga Mahal untuk Kesehatan.
Diposting oleh : Dody Firmansyah
Kategori: Catatan - Dibaca: 197 kali

Sering ku dengar celotehan anak kecil ketika ditanya oleh ibunya, bibinya atau siapapun yang tanya tentang cita citanya, sebagian besar pasti menjawab "dokter". Kenapa harus dokter, ya bisa nolong orang sakit, nyembuhin orang sakit... wuih bagus.... :)

Fakultas kedokteran adalah profesi yang diidamkan oleh anak yang akan melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi, berlomba lomba mengikuti saringan ujian masuk ke PTN favorit, dan orang tuanya pun rela merogoh kocek yang amat dalam agar anaknya bisa kuliah di fak kedokteran. Profesi ini terbilang adalah profesi yang sangat menjanjikan. sebagian besar dokter terlihat sangat berkecukupan, pasti punya mobil atau minimal rumah yang lumayan besar. meskipun ada beberapa dokter baru lulus masih bawa motor, tapi lambat laun akan punya mobil :) hehehehe(perkiraan ngarang) dan tidak menutup mata ada juga Dokter yang hidup sederhana, di pedesaan atau hanya seorang dokter yang bertugas di puskesmas nun jauh disana. 

Dokter dan kesehatan adalah suatu suku kata yang terkait. kalau kau sakit pergilah ke Dokter, dokter akan memeriksamu dan memberikan obat padamu, Insya Allah sembuh. meskipun terkadang sering kudengar dokter hanya bertanya sakit apa ? lalu pasien menjawab, pusing atau mual dok. ditempelin deh alat buat dokter itu (hehehehe) ke dada atau perut pasien... ini ada resep yang harus ditebus ya... dan mulailah terlihat "MAHALNYA SEBUAH KESEHATAN".

Beberapa bulan ini aku sepertinya tidak bisa lepas dari dua suku kata tersebut. Mulai dari pekerjaan membuat sistem rumah sakit, laboratorium, keluar masuk rumah sakit karena orang tua dirawat, Nganterin Istri yang lagi hamil, dll. Pekerjaan pembuatan sistem yang kubuat lumayan bernilai Tapi jauh Lebih "Bernilai lagi biaya Rumah Sakit Orang Tuaku" + dan Obat obatan yang mencekik leher.

Tak masuk dalam otakku pikiran kenapa harga obat itu sangat mahal. sampai seorang rekan menjelaskan bahwa biaya obat itu mahal karena banyak sekali persentase yang harus diberikan sana sini, persentase suplier, agen, dokter, RS, apoteker... jadi berapa % harga sebenarnya obat tersebut pikirku ?. 

Belum lagi biaya penggunaan peralatan laboratorium yang mencekik leher.... (eh maaf leher udah ya ama harga obat) yang membuat sesak dada aja. Pernah suatu waktu perutku sakit tak tertahankan, ku duga hanya sakit perut. akhirnya ke Dokter dan suruh periksa ini dan itu di laboratorium... dan Akhirnya "Keluarlah uang Jutaan rupiah" hehehehhee... padahal kalau dulu 

waktu ga punya uang sebodo amat mau sakit gimana juga, nanti juga sembuh sendiri. atau paling banter di kerokin aja tuh punggung (kali aja cuma masuk angin). 

Kesimpulannya adalah, Jagalah kesehatanmu. karena kesehatan adalah sebuah harga yang sangat mahal. sampai ada idiom orang miskin itu tidak boleh sakit. hehehe.... tapi setidaknya dari beberapa RS yang kudatangi sudah banyak yang menerima dan mengurusi orang miskin dengan JAMKESMAS nya pemerintah dan JAMKESDA nya pemda. jadi Orang miskin boleh sakit tapi lebih baik jangan..

akibat dokter jualan obat

Pola pengobatan yang tidak rasional (Irrational Use of Drug atau IRUD) semakin banyak terjadi. Bentuknya bisa berupa polifarmasi -pemberian beberapa obat sekaligus yang tidak perlu- pemberian antibiotik dan steroid yang berlebihan, mengutamakan obat non-generik untuk mengambil keuntungan, juga obat-obatan yang pemakaiannya di luar indikasi resmi (off label use).

Contohnya pemberian suplemen, vitamin, antihistamin untuk pilek atau flu, obat pelonggar saluran pernapasan untuk batuk pada infeksi saluran pernapasan atas, dan sebagainya yang belum tentu dibutuhkan. Hal ini disampaikan Dr Purnamawati S. Pudjiarto, SpAk, MMPed, dokter anak dan duta World Alliance for Patient Safety dari WHO (World Health Organization) untuk penggunaan obat rasional, dalam sebuah seminar di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kemang Medical Care, Jakarta, belum lama ini.
Ironisnya, pengobatan semacam ini sering tidak disadari dan terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Padahal Dr Marius Widjajarta, SE, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) di Jakarta, mengatakan, pola pengobatan tidak rasional yang dilakukan oknum dokter untuk mengambil keuntungan dari pasien, bisa dikategorikan sebagai kejahatan.

Dalam kehidupan sehari-hari

Simak pengalaman Medina (29 tahun, bukan nama sebenarnya), dari Cipete, Jakarta Selatan. Setiap kali membawa anaknya berobat, dokter selalu memberinya segepok obat.
Kali ini Rifki (3 tahun, anaknya) terserang diare. Selain diberi obat untuk menghentikan mencret, dokter juga meresepkan obat antimual, antikembung, suplemen untuk meningkatkan nafsu makan, imunomodulator untuk meningkatkan kekebalan tubuh, beberapa botol cairan elektrolit, dan probiotik atau bakteri baik,” tutur Madina, saat dijumpai di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Karena obat-obatan itu bukan obat generik, maka ia harus menebus 7 jenis obat itu seharga ratusan ribu rupiah.
Padahal, obat-obat itu tidak diperlukan. “Penyakit harian seperti diare, batuk, pilek, demam ringan, serta radang tenggorokan umumnya tidak perlu obat,” kata Dr Purnamawati. Sebab, kata dokter yang akrab disapa Wati ini, penyebabnya adalah virus dan akan sembuh sendiri dengan istirahat. Kalaupun perlu obat, biasanya tidak lebih dari 2 jenis.
Wajar bila pasien yang langganan ke dokter jadi menyimpan berkotak-kotak obat di rumahnya, karena merasa sayang bila obat-obat mahal itu dibuang. Akibatnya, saat ada anggota keluarga lain yang mengalami gejala serupa, obat itu diberikan juga. Hal semacam itu sering dilakoni Mahardiani (27 tahun), dari Semarang. “Yah… biar bermanfaat saja. Daripada pergi ke dokter, nanti juga dapat setumpuk obat dan sisa-sisa lagi, pemborosan,” begitu alasannya.
Padahal, memberikan obat untuk orang lain sama sekali tidak dibenarkan. Kondisi setiap orang berbeda, sehingga meskipun gejalanya sama, dosis dan penanganan yang diperlukan belum tentu sama.

Akibatnya bisa fatal

Meresepkan obat yang tidak perlu pun akhirnya menimbulkan lingkaran setan. Selain merugikan pasien secara ekonomi, kesehatan pasien juga dipertaruhkan. Dr Wati menjelaskan, sebagian besar obat tidak larut dalam air sehingga perlu diproses di dalam organ hati sehingga penggunaan obat yang terlalu banyak dan tidak tepat, bisa mengganggu fungsi hati. “Selain itu, ginjal juga akan kesulitan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh,” jelasnya.
Celakanya lagi, obat-obat yang beredar di pasaran, banyak yang dosis per-satuan tablet atau kapsulnya terlalu besar. “Keadaan ini berisiko menyebabkan efek samping dan kadang-kadang berakhir dengan kematian,” tambah Prof Dr Iwan Darmansjah, MD, ahli farmakologi dan Guru Besar Emeritus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Karena banjir obat

Pemberian obat yang tidak tepat memang bukan hal baru. Secara garis besar, hal ini disebabkan oleh dua faktor:
Pertama, membanjirnya obat dalam jumlah yang sangat besar. Di Indonesia, jumlah obat yang terdaftar mencapai sekitar 20.000 jenis (dari 200 pabrik farmasi), banyak di antaranya merupakan produk yang sama. Hal ini menyebabkan dokter sulit menentukan obat yang paling baik, ditinjau dari segi harga dan efektivitasnya (cost effective).
Keadaan ini diperparah lagi dengan lemahnya pemerintah dalam menegakkan peraturan. “Termasuk, tidak berlakunya strategi mengenai pendaftaran obat yang benar-benar efektif dan aman. Banyak obat yang tidak efektif dibiarkan beredar. Buku Daftar Obat Esensial Nasional yang direvisi setiap 3 tahun dan berisi daftar obat yang paling bermanfaat juga tidak disosialisasikan secara luas. Dari jumlah 50.000 eksemplar buku yang dijanjikan Depkes, hingga saat ini yang dicetak baru sekitar 500 eksemplar. Padahal, buku ini seharusnya menjadi panduan untuk semua dokter di seluruh Indonesia dalam menentukan obat yang efektif dan aman,” demikian penjelasan Prof Iwan, Ketua Panitia Obat Esensial Nasional dan mantan Ketua Panitia Evaluasi Obat, Departemen Kesehatan ini dengan kesal.
Kedua, pertimbangan dokter dalam menentukan obat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk setiap jenis obat yang diresepkan, dokter dapat menerima komisi dari perusahaan farmasi yang bersangkutan.
Menurut Prof Iwan, hal ini menyebabkan peresepan obat menjadi tidak obyektif. “Proses memilih obat tidak lagi berdasarkan integritas intelektual dan hati nurani, melainkan pertimbangan materi semata,” katanya.

Pasien juga berperan

Meskipun demikian, pemberian obat yang tidak perlu juga bisa disebabkan oleh pasien itu sendiri. Raharja (bukan nama sebenarnya), dokter umum yang berpraktik di sebuah rumah sakit pemerintah di Yogyakarta, mengakui banyak pasiennya yang meminta resep antibiotik atau suplemen, padahal tidak memerlukannya.
Hal ini dibenarkan Dr Wati, yang menganggap sikap pasien tersebut umumnya disebabkan oleh pemahaman yang salah terhadap informasi seputar obat. “Sayangnya, salah kaprah tersebut seolah diamini oleh tenaga medis. Padahal sudah seharusnya informasi yang benar digencarkan untuk mencerdaskan pasien,” sesalnya.
Beberapa salah kaprah yang paling sering terjadi antara lain:
1. Pasrah sepenuhnya pada dokter
Dalam keadaan sakit dan galau, umumnya pasien pasrah saja pada tindakan dokter. Sebab lainnya, pasien juga menganggap dokter sangat memahami obat-obatan. Kenyataannya? “Dokter juga manusia! Bisa mempunyai banyak kekurangan dan berbuat salah. Apalagi, kemajuan ilmu kedokteran dan obat-obatan terjadi sangat pesat. Misalnya, obat yang di luar negeri sudah tidak diberikan, namun karena dokter tidak selalu up to date dengan informasi, bisa saja tetap meresepkan obat tersebut pada pasien,” tandas Dr Wati.
2. Antibiotik adalah obat dewa
Antibiotik sangat berperan memerangi penyakit yang disebabkan bakteri. Ironisnya, banyak pasien mendapat (dan meminta!) antibiotik ketika demam, radang tenggorokan, dan diare, yang disebabkan virus. Sebabnya, masih banyak dokter yang berpikir dalam keadaan demikian antibiotik tetap perlu diberikan supaya penyakitnya cepat sembuh, atau untuk berjaga-jaga terhadap infeksi tambahan (yang belum tentu terjadi). Secara tidak langsung, kebiasaan ini membuat pasien ikut tersugesti bahwa antibiotik adalah “obat dewa”, sehingga sering menagih dokter bila tidak diresepkan.
3. Suntik supaya lebih cespleng
Di negara berkembang, persentase pemberian obat suntik (yang semestinya bisa diberikan secara oral) berkisar antara 20 sampai 76 persen. Padahal selama masih bisa diberikan secara oral, obat suntik tidak diperlukan. Selain menimbulkan rasa sakit dan biayanya lebih mahal, obat suntik meningkatkan risiko efek samping obat dan memungkinkan masuknya bakteria saat proses penyuntikan.
4. Puyer untuk penyakit “langganan” anak-anak
Puyer sepertinya sudah identik sebagai obat anak, sehingga banyak orangtua menganggap, untuk penyakit harian seperti batuk, pilek, flu, dan demam pun anak perlu puyer. Pemahaman inilah yang salah. “Komposisi puyer yang menggabungkan beberapa jenis obat sekaligus terlalu berlebihan. Apalagi, untuk penyakit harian yang tidak perlu obat,” kata Dr Wati. Pemberian puyer sendiri masih pro-kontra, sehingga memanfaatkannya pun harus ekstra hati-hati (lihat: Pro kontra puyer, bagaimana menyikapinya?).
5. Obat mahal lebih berkualitas
Tidak dipungkiri, masih banyak pasien beranggapan bahwa kualitas obat sebanding dengan harganya. Akibatnya, ketika dokter memberi resep obat yang harganya jauh lebih mahal dari obat generik, mereka tidak keberatan. Sebagian di antaranya, bahkan merasa lebih mantap bila diberi obat mahal karena menganggap obat itu adalah obat paten.
Padahal, menurut Dr Marius, obat yang disebut obat paten oleh oknum dokter itu sering berupa obat generik yang diberi label. “Misalnya antibiotik generik bernama amoxicillin, bila diproduksi pabrik “Tuti” dengan kandungan yang sama, namanya menjadi “Tuticilin” yang dijual 40 sampai 80 kali lipat lebih mahal dari obat generik,” demikian penjelasan Dr Marius, yang menilai bahwa ketidakjujuran oknum dokter dalam meresepkan obat generik berlabel merupakan faktor utama penyebab salah kaprah ini.
6. Berobat = mendapat resep obat
Tidak sedikit pasien yang menganggap bahwa konsultasi medis merupakan kunjungan berobat alias upaya meminta obat. Sehingga ada perasaan kecewa, seandainya kunjungan ke dokter hanya berakhir pada diskusi atau anjuran untuk istirahat.
Anggapan ini salah besar. Dr Wati mengatakan, konsultasi medis sebenarnya merupakan perundingan antara dokter dan pasien untuk mencari penyebab terjadinya penyakit (diagnosa) dan menentukan cara mengobatinya. “Konsultasi itu tidak harus berujung pada secarik resep, karena terapi yang diperlukan sangat bergantung pada observasi selama konsultasi,” tutur Dr Wati.

Pengobatan rasional, seperti apa?

Oleh sebab itu, pasien harus memahami benar prinsip-prinsip pengobatan yang baik dan benar (rational use of drug). Kriterianya antara lain obat yang diberikan oleh dokter harus sesuai dengan diagnosa penyakit, dikonsumsi secara tepat, dosisnya tepat, jangka waktu pemberiannya tepat, harganya semurah mungkin, dan disertai pemberian informasi yang obyektif. Tujuannya, agar pasien tahu mengapa ia mendapat obat tersebut, apa manfaatnya, dan apa yang harus dilakukan agar obat tersebut berkhasiat secara efektif dan aman.
Tujuan itu dapat tercapai, bila dokter mengobservasi pasiennya secara kritis dan maksimal. Melalui pemeriksaan fisik dan tanya-jawab yang detil dan mendalam, dokter bisa menemukan penyebab penyakit untuk menentukan diagnosa. Diagnosa inilah yang sangat menentukan langkah terapi selanjutnya; apakah masih perlu pemeriksaan penunjang (cek laboratorium), perlu diberi obat atau tidak, juga tindakan yang lebih serius.
Bila memang tidak diperlukan, dokter tidak boleh meresepkan obat walaupun hanya berupa suplemen atau imunomodulator dengan dalih menguatkan imunitas tubuh. Sementara bila diagnosa menyatakan bahwa pasien memerlukannya, dari ribuan obat yang ada dokter harus menentukan obat mana yang paling efektif, aman, murah, dan mudah diberikan.
Selanjutnya, dalam memberi resep, dokter harus memberi penjelasan pada pasien mengenai manfaat, petunjuk mengkonsumsi, kontraindikasi, serta tindakan yang harus dilakukan seandainya terjadi reaksi efek samping.
Anda pernah diminta check-up? Bersyukurlah, karena itu menjadi metode dokter dalam menilai terapi sebelumnya dan menyimpulkan hasilnya. Bila penyakit masih hinggap, dokter harus meninjau kembali diagnosa yang ditentukan sebelumnya. Sementara itu, kepatuhan pasien dalam menjalani terapi juga harus dievaluasi.

Trik menghadapi dokter

Kesannya memang repot. Tapi itulah harga yang harus dibayar demi kesehatan. Sayangnya, sekarang dokter yang mau menjalankan prosedur sedetil ini jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Dengan alasan banyak pasien, waktu konsultasi yang seharusnya menjadi poin utama dalam menentukan diagnosa justru sama sekali tidak tercukupi. Kendala lain, komunikasi pasien dan dokter macet karena dokter bersikap diam, sehingga pasien merasa segan.
Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Dr Marius mengingatkan, bahwa kedudukan pasien sebenarnya sama seperti konsumen. Sehingga sebelum membayar suatu barang atau jasa, pasien harus bersikap kritis. “Sebagai pasien, Anda tidak harus selalu menerima atau puas dengan apa yang dilakukan dokter.
Seperti membeli barang, Anda juga berhak mengetahui banyak hal sebelum membawa pulang obat. Garis besarnya antara lain:

1. Tanyakan diagnosa penyakit dalam istilah kedokteran, supaya Anda bisa mencari tambahan informasi yang akurat. Diagnosa dalam istilah awam sering rancu, sehingga sulit untuk mengetahui terapi apa yang benar-benar diperlukan.
2. Minta penjelasan mengenai apa penyebab penyakit, apa yang harus dilakukan, mengapa harus dilakukan, kapan harus cemas, dan sebagainya.
3. Beritahu dokter bila sedang mengkonsumsi obat lain, menderita suatu penyakit, mengkonsumsi produk herba, suplemen, atau sedang menjalani terapi lain. Semuanya bisa saja berinteraksi dengan obat yang akan diberikan dokter. Jangan pernah malu untuk meminta obat generik.
4. Saat dokter memberi resep, perhatikan tulisannya. Bila sulit dibaca, minta dengan sopan agar dokter menjelaskan obat yang dianjurkan tersebut satu per satu, meliputi apakah Anda memang memerlukan obat tersebut, apa kandungan aktifnya, bagaimana mekanisme kerjanya, indikasi dan kontra indikasi, serta efek samping dan cara mencegahnya. Dan bila perlu, minta dokter untuk menulis kembali.
5. Hitung jumlah obat yang diresepkan dokter, termasuk jumlah yang ada di dalam puyer. Semakin panjang deretan obat yang diresepkan, Anda harus semakin waspada.
6. Bila perlu, konsultasikan lagi isi resep tersebut pada apoteker. Simpan resep setelah ditebus. Memiliki kopi resep sangat bermanfaat bilamana terjadi reaksi alergi atau efek samping obat.

Supaya langkah-langkah tersebut bisa berjalan dengan mudah, mungkin trik ala Rina Dewi (34 tahun) berikut ini bisa dicoba. “Sebelum periksa ke dokter, carilah informasi dari internet, koran, buku, dan majalah mengenai gejala penyakit yang diderita. Catat hal-hal penting di dalamnya, atau bawa majalah itu ke dokter. Di sana, Anda bisa berdiskusi dengan membahas informasi tersebut. Dengan begitu, pembicaraan bisa mengalir lebih lancar. Dokter yang “nakal” juga akan berpikir dua kali jika pasiennya kritis dan punya informasi yang up to date,” jelas Rina, yang mengaku selalu puas berdiskusi dengan dokter setelah menerapkan trik ini.
Lalu bagaimana kalau langkah ini tidak berhasil? “Saya pernah mencoba usaha itu, tapi dokternya malah marah-marah karena merasa tidak dipercaya,” kata Medina. Bertemu dokter semacam ini, Dr Marius menyarankan untuk tak perlu ragu mencari dokter lain yang lebih terbuka. “Perlu diingat sekali lagi, bahwa sebagai pasien Anda berhak mendapatkan layanan yang terbaik. Jadi kalau keterangan mengenai apa yang hendak dibayar tidak memuaskan, ya.. cari yang lainnya saja!
Mengacu pada Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (pasal 4), Anda berhak memilih jasa yang sudah dibayar mahal. Kalau memang bisa mendapatkan yang terbaik, untuk apa mempertaruhkan nyawa hanya karena merasa segan? (N)

Obat Rasional, Kuncinya Dokter

Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, berkarakter, dan rasional, seharusnya pasien, dokter, dan pemerintah mutlak harus berperan aktif.
Selama ini, pemerintah sudah mengatur kebijakan obat nasional, namun bukti nyatanya belum tampak. Dr Marius menghimbau pemerintah untuk memantapkan peraturan-peraturan obat dan memberi sangsi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggarannya.
Beberapa sistem tampaknya sudah mendesak untuk dibenahi. Seperti sistem pembayaran kesehatan dari kantong sendiri – yang memberi peluang terhadap permainan harga obat dan praktik polifarmasi – sebaiknya secara bertahap diubah menjadi sistem asuransi. Dengan demikian, peluang permainan harga menjadi lebih sempit dan oknum dokter yang nakal akan diblacklist oleh perusahaan asuransi.
Selain itu, sudah saatnya Depkes dan POM bekerjasama melakukan evaluasi obat, dan daftar obat esensial yang sudah dirumuskan sebaiknya segera disosialisasikan secara merata kepada semua dokter yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.
“Yang lebih penting lagi, tetapkan harga obat generik yang bermerek. Atur berapa harga maksimalnya, sehingga sektor swasta tidak lagi bebas menaikkan harga obat hingga puluhan kali lipat. Penetapan harga obat tersebut, akan membuat perusahaan farmasi tidak lagi jor-joran dalam memberi komisi pada oknum dokter. Dengan demikian, penentuan obat yang lebih berpihak pada pertimbangan material bisa ditekan,” tutur Dr Marius.
Sebenarnya, kunci obat rasional adalah dokter karena merekalah yang berperan memutuskan obat mana dan apa saja yang perlu diberikan pada pasien. Oleh sebab itu, diharapkan dokter terus memperbarui ilmunya dan mengikuti perkembangan isu di bidangnya. ” Tak lupa, juga memberi informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan pada pasien,” Dr Marius menambahkan.

Pro Kontra Puyer, Bagaimana Menyikapinya

Saking populernya, sebagian kalangan menganggap puyer sebagai tradisi yang tak terpisahkan dalam dunia kedokteran di Indonesia. Namun belakangan ini, pro-kontra peresepan puyer semakin meruncing.
Mengutip Pusat Data dan Informasi Persi, Prof Dr Rianto Setiabudi, farmakolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengatakan bahwa pemberian resep puyer untuk anak-anak yang hanya mengalami gangguan kesehatan ringan termasuk bentuk pengobatan yang tidak rasional.
Mengapa puyer ditentang
Ada beberapa sebab utama yang membuat puyer “dituduh” demikian. Dilihat dari pembuatannya, meracik puyer dianggap tidak memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Benar (CPOB). Obat-obat yang diperlukan ditimbang, digerus, dan dicampur dalam mortir. Setelah itu dibagi secara merata ke dalam kertas pembungkus.
Cara ini, dinilai Prof Rianto tidak higienis. Saat menggerus, alur dan mortir yang digunakan bisa saja tidak bersih, bahkan bekas meracik resep obat sebelumnya. Jadi bukan hal yang mustahil, puyer tercampur dengan sisa obat yang menempel pada mortir dari resep sebelumnya. Karena tidak ditimbang, komposisi puyer yang dibagikan ke dalam kertas pembungkus juga bisa tidak tercampur rata.
Selain itu, puyer biasanya mengkombinasikan beberapa jenis obat sekaligus sehingga interaksi antar obat di dalam puyer pun dipertanyakan. Prof Rianto juga menyoroti obat jadi yang digerus menjadi bubuk, karena dapat merusak stabilitas obat. Contohnya, obat untuk infeksi saluran pernapasan atas, yang dibuat sedemikian rupa agar terlindung dari asam lambung (preparat lepas lambat).
Bila digerus menjadi puyer, obat itu akan kehilangan sifat lepas lambatnya sehingga cepat hancur saat terkena asam lambung. Dengan demikian, efek samping dan risiko keracunan obat menjadi meningkat. Berhubung diracik dari beberapa bahan sekaligus, bila terjadi reaksi yang tidak diinginkan, obat yang menyebabkan reaksi juga menjadi sulit dideteksi.
Tolak ukurnya pada dosis
Sementara yang pro-puyer, beralasan bahwa alasan utama memilih puyer dibandingkan obat jadi, adalah bahan dan dosisnya bisa disesuaikan secara lebih tepat dengan kondisi pasien.
“Selama ini,” Prof Iwan menjelaskan, “Pabrik menginginkan hanya satu bentuk dosis untuk semua orang di dunia. Namun kebijakan ini tidak bisa diterima secara ilmiah. Setiap ras di dunia mempunyai perbedaan gen dalam memproduksi enzim yang mengatur sifat absorpsi, metabolisme, dan ekskresi obat-obat tertentu di dalam tubuh. Ambil contoh, di negara Barat propranolol (obat hipertensi) diberi dalam dosis beberapa ratus miligram mungkin tidak apa-apa. Namun pada pasien di Indonesia, dosis ini bisa menghentikan denyut jantung.”
Bila selama ini puyer lebih sering diberikan untuk anak-anak, tentu ada alasannya. Negara-negara produsen obat di Amerika, Eropa, dan Jepang tidak cukup melakukan studi penentuan dosis obat jadi terutama untuk anak-anak, sehingga data mengenai efektivitas, efek samping, dan dosis yang akurat sangat sulit ditemukan. “Celakanya lagi, di Indonesia pencantuman dosis obat jadi, untuk dewasa dan anak-anak, dalam buku-buku panduan pun (seperti MIMS) dilakukan dengan cara menyontek dosis anak di negara produsen obat tadi,” Prof Iwan menuturkan.
Begitu juga dengan obat-obat yang banyak dipakai sejak tahun 1970-an, seperti parasetamol, efedrin, CTM, dan kodein. Dosis CTM (obat jadi) sebanyak 1 tablet terlalu besar, sehingga bisa membuat pasien tertidur seharian.
Padahal untuk mendapatkan efektivitasnya, 1/2 tablet saja sudah cukup. Banyak juga orang yang mengira bahwa berkeringat banyak setelah minum parasetamol (obat penurun panas) adalah wajar. Bahkan, mengira itu tanda obatnya mulai bekerja. “Padahal itu tanda overdosis,” tandas Prof Iwan.
Itu sebabnya, para dokter yang menyadari fenomena ini merasa perlu membuat racikan puyer yang dosisnya disesuaikan dengan kondisi anak. Misalnya dengan menyesuaikan usia dan berat badannya.
“Proses pembuatan puyer mempunyai prosedur wajib SOP (Standart Operating Procedure) yang harus dijalankan oleh tenaga farmasi. Antara lain, obat yang digunakan tidak berasal dari obat yang tidak boleh digerus (misalnya obat dalam bentuk “controlled release” seperti Euphyllin Retard dan Glucotrol XL), dosisnya pas, kombinasi antara satu bahan dengan bahan yang lainnya tidak menimbulkan reaksi negatif, dan diberikan pada pasien sesuai kondisinya,” Prof Iwan menjelaskan.

Pasien yang menentukan

Sama seperti yang terjadi pada perusahaan obat, risiko human error pada proses peracikan puyer selalu ada. Meskipun begitu, Prof Iwan menilai bahwa memusuhi puyer hanya karena alasan itu pun tidak bijaksana, karena dengan pertimbangan menyesuaikan dosis dengan kondisi pasien, puyer tetap diperlukan.
Tentu saja, dokter yang meresepkan puyer harus paham benar; berdasarkan diagnosa pasien, apakah pasien memang perlu puyer, bahan apa saja yang perlu diresepkan, apa saja kombinasinya, mana yang boleh digerus menjadi puyer dan yang tidak, berapa dosisnya, apakah sudah tepat sasaran, dan lain sebagainya. Bila syarat-syarat itu terpenuhi, puyer bisa dipertanggungjawabkan keakuratan, higinitas, efektivitas, dan keamanannya.
Selama pemerintah belum mengambil sikap, pro-kontra puyer di kalangan medis sendiri mungkin terus berlanjut. Yang penting, sebagai pasien Anda mengetahui alasan mengapa puyer diperdebatkan.
Selanjutnya, jadikan alasan-alasan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memilih: mau obat jadi atau puyer, dengan melakukan trik-trik menghadapi dokter di atas (lihat artikel) pastikan obat itu benar-benar perlu dan aman!

Oleh: Dyah Pratitasari
dalam Laporan Khusus Majalah NIRMALA (edisi Februari 2009)

tau kenapa obat mahal?

Begini Nih Ceritanya, Mangkenye Obat Paten Mahal!

posting dari : Kompasiana

Namanya juga paten, ya wajar dong kualitasnya lebih baik daripada obat generik. Sayangnya, obat paten hanya untuk orang beruang kutub (hehehhe…) karena harganya mahal, mau 3 sampe 5 kali lipat harganya daripada obat generik.
Pengalaman satu setengah tahun di dunia farmasi membuat awak ni benar-benar memahami bagaimana ceritanya obat paten jadi mahal. Sudah 4 tahun berlalu dan baru sekarang diceritain, gpp deh agak telat. Mudah-mudahan ada pengambil keputusan yang mbaca tulisan ni dan menggugah semangatnya tuk mengatasi masalah ini, kasian tuh orang-orang miskin macam awak ni….
Memang betul koq, biaya penelitian tuk menemukan obat paten tu muwaahhhaaal bangets, 900-1800 juta USD (Kompas), tapi bukan tu aja faktor utama yang buat obat paten jadi mahal. Sebagai perbandingan aja ya, obat paten hipertensi yang pernah awak pegang, harga pabrikannya katakanlah Rp. 3000/tablet tapi klo dah di tangan pasien harganya bisa jadi Rp. 6000, wuih gilak gak tuh harganya naik 2 kali lipat.
Koq bisa gitu? gini jalannya,  harga dari sononya 3000, trus ampe di Indonesia, setelah biaya ijin, pajak dan sejenisnya, jadi 3500, trus setelah biaya menciptakan demand alias promo melalui penggajian detailer man atau medical representatif, jadi 4000, trus ampe barang tu di distributor, jadi 4500, trus masuk pula ke subdistributor, jadi 5000, ampe di apotik jadi 5500, promo-promo hantu jadi deh total harganya 6000.
Promo-promo hantu (ilegal) ni yang harus benar-benar diperhatikan para pengatur negara ini (Kompas, Tempo, Sip Bulletin). Maksud awak begini, biar dokter-dokter sasaran mau ngeresepin obat perusahaan itu, dokternya diajak bedagang, pembayarannya melalui pembiayaan seminar lokal maupun luar negeri, ada juga yang dibayarin dengan paket wisata dan umroh, ada juga yang bayar cash…
Duuhh jadi ingat dokter yang baik, waktu awak tugas di Banda Aceh, dia bilang:

“Dokter itu baik, pedagang itu baik, tapi dokter yang pedagang itu tidak baik”

Kata dia tulisan itu terpampang di dinding Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, benar gak tuh? Hayoo yang orang UI…

Cerita di atas memang gambaran kasar, namun kira-kira demikianlah yang terjadi di lapangan.
Permasalahan mahalnya obat ini memang ribet banget, seperti lingkaran setan, kalau perusahaan benar-benar mengikuti prosedur legal, hilang deh namanya dari peredaran bisni obat yang hiper kompetitif. Konon ada pulak pemerintah yang sibuk ngurusin perut dan kelaminnya. Dokter juga serba salah, butuh bertahun-tahun tuk balikin modal biaya pendidikannya yang ampe ratusan juta.
Masuk akal jadinya SBY “diam-diam” aja dan banyak mengeluh, masalah kesehatan yang ribet banget, masalah kesenjangan sosial yang tinggi, masalah bbm yang gk kelar-kelar, masalah korupsi yang menggerogoti partainya, masalah pornografi, masalah politik luar negeri, masalah masalah masalah. Klo SBY benar-benar mikirin tu semua, bisa mati berdiri dia wkwkwkwk… (sapa suruh jadi presiden heheheh).
Hadoohh Tuhan, kompleksnya pemasalahan bangsaku ini…
Salam Hangat Sahabat Kompasianers ^_^
Catatan Kecil: Gara-gara awak meriang, flu, teringat obat, jadi deh tulisan ini hahahahay…

dahlan iskan keluhkan harga obat yang mahal

22 Januari 2013 | 00:28:27

Dahlan Keluhkan Mahalnya Harga Obat

Harga Obat | oleh Tim Liputan 6 SCTV

Posted: 22/03/2012 12:48

Dahlan Iskan (Antarafoto)

Liputan6.com, Jakarta: Mahalnya harga obat di Indonesia dirasakan Menteri BUMN Dahlan Iskan sejak memiliki riwayat penyakit Hepatitis B. Dahlan harus mengonsumsi obat Lamifudin walau harganya bisa mencapai Rp 1 juta untuk kebutuhan sebulan.

"Saya selalu minum Lamifudin sehari sekali. Saya tidak boleh lengah untuk terus minum obat seperti selama ini seumur hidup saya," tutur Dahlan dalam surat elektroniknya di Jakarta, Kamis. Selain mengonsumsi Lamifudin, dirinya juga wajib meminum kapsul AFK berukuran 0,5 miligram.

Mantan direktur utama PT PLN Persero ini menambahkan obat Lamifudin harus diminum dengan disiplin oleh siapapun yang mengidap Hepatitis B. Di Indonesia, ada sekitar 20 juta orang yang harus mengonsumsi obat tersebut.

Kedisiplinan minum Lamifudin ini dimaksudkan agar liver yang sudah terjangkit Hepatitis B tidak lagi terkena sirosis yang bisa menjadi kanker hati. "Namun, karena harganya yang mahal menjadi tidak terjangkau. Mengapa mahal, karena obat itu harus diimpor," bebernya.

Untuk itu, Dahlan meminta perusahaan obat BUMN, Kimia Farma, untuk memproduksi obat yang dibutuhkan sejuta rakyat Indonesia. "Minggu lalu, Kimia Farma berhasil memproduksi sendiri Lamifudin dengan merek Heplam. Harganya Rp 150 ribu untuk kepentingan sebulan," imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, yang baru sembuh dari sakit kanker, untuk meluncurkan obat tersebut di Jakarta dalam waktu dekat.(ANT/JUM)

haruskah obat mahal di indonesia?

diposting dari kompas

Haruskah Harga Obat Mahal di Indonesia?

Negara India mengharuskan negara modern memproduksi obatnya di India, dengan tujuan agar harga obat terjangkau oleh rakyatnya yang masih miskin secara rata-rata.
Kata sobat saya seorang dokter:
-di Indonesia: pasien itu bukan end user, end user itu dokter.
Kalau kita makan di restoran, kita sebagai end user bebas memilih : menu, porsi, variasi lauk, dst.
Kalau kita sakit, dokter yang menentukan:
- obatnya apa, mestinya obatnya X dan Y, ehh ditambahi Z, dan K
- jumlahnya mestinya masing2 20 pil, ehh ditambahi menjadi 40 pil
Ini yang sulit bahkan tak bisa diatur di Indonesia, karena pabrik obat boleh dikata "menguasai" dokter dengan banyak kemudahan: voucher hotel, voucher kuliner, darmawisata ke LN, pembiayaan seminar, hadiah2 spesial tertentu, dst. Tentu saja semuanya dibebankan pada pasien, sehingga harga obat melambung tinggi, dan ongkos menginap di RS bisa mencekik pasien.
Saya ingin menanyakan kepada anda yang mengetahui dan punya hati nurani, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Dapatkah di regulasi dengan ASKES? Dapatkah dengan obat tradisional?
Apakah di Fak Kedokteran perlu diberikan pendidikan budi pekerti yang lebih dalam?
Salam keprihatinan.
Vindandy di Malang